Buku ini membahas mengenai sebab dan akibat korupsi,sejarah perundang-undangan di Indonesia,perbandingan UU No.3 tahun 1971 dan UU No 31 tahun 1999 yang diubah degan UU No.20 tahun 2001.
Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) memang memainkan peranan penting dalam interaksi perlawanan atas rezin. Pilihan bergerak bersama rakyat yang dimulai dengan membangun gerakan-gerakan perlawanan atas perampasan tanah di Jawa Barat, telah membangun solidaritas gerakan ini dan menjadi gerakan politik adiluhung sebagai pengontrol sekaligus penantang langsung kebijakan Soeharto.
Buku ini dimaksudkan sebagai telaah awal tentang potensi dan problem untuk membawa ke suatu pemikiran baru bahwa persoalan pembangunan hukum itu tidak semudah membalik telapak tangan.Ia membutuhkan komitmen bersama untuk memiliki konsep dan prosedural yang sama agar hukum dapat bekerja dengan baik.
Buku ini membantu mahasiswa,peneliti dan juga para pengambil kebijakan dalam mendalami tahapan-tahapan dalam dasar politik
Buku ini membahas tentang masakah utang luar Negeri dan kegagalan-kegagalan apa saja yang menyebabkan kelambatan dalam memformlasikan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan utang
Buku in membahas persoalan yang juga amat penting,yakni bagaimana analisis kebijakan ekonomi dan institusi-institusinya tidak terperangkap dalam fokus ekonomi formal yang dangkal dan sempit dan juga bagaimaa analisis politik khususnya politik internasional tidak terjebak dalam analisis strategis dan diplomasi tidak bijak.
Isu-isu tentang Muhammadiyah, organisasi Islam, dan aktivitas politiknya di Indonesia; kumpulan artikel.
Secara keseluruhan substansi buku ini menjawab sejumlah pertanyaan tersebut serta membahas perkembangan politik menyangkut Islam dan kaum Muslimin, khususnya di Timur Tengah sejak masa modern hingga sekarang ini. Perkembangan yang melibatkan transformasi itu belakangan ini secara garis besar meningkat dalam dua gejala: Pertama, meningkatnya kekerasan dan terorisme yang dilakukan kelompok ekstre…
Argumen pokok yang dibangun buku ini adalah bahwa tindakan NU dalam berpolitik sama sekali bukan tanpa prinsip; NU sebenarnya selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang meletakkan prioritas tertinggi pada “perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya”
Keinginan memasukkan syariat ke dalam konstitusi negara bisa mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dalam skala politik yang lebih luas antar sesama umat islam dan umat lainnya.